Category Archives: Advokasi ICC

Media Massa

Video Kegiatan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 yang disahkan dalam pertemuan diplomatik di Roma, Italia, pada tahun 1998. Tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diantaranya adalah untuk mendukung pencapaian perdamaian dunia, pencapaian keadilan global, menghentikan praktik impunitas dan mendorong pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014, Indonesia merencanakan untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 pada tahun 2013, tahun ini. Rencana ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional sejak tahun 1998, ketika Indonesia mengirimkan delegasi dalam pengesahan Statuta Roma 1998 dan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tersebut.


Seminar Nasional memperingati Hari Keadilan Internasional Sedunia di Jakarta, 17 Juli 2012

Dalam seminar nasional ini, Direktur ELSAM Indriaswati Dyah Saptaningrum menjelaskan pentingnya pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa hal yang dijelaskan mengenai pentingnya pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma, antara lain:

  1. untuk menghapuskan berbagai praktik impunitas;
  2. mendorong penguatan sistem hukum nasional; dan,
  3. ikut serta dalam mewujudkan keadilan global.

Siaran Pers

Referensi

Kertas Kerja

Dokumentasi Advokasi Ratifikasi Statuta Roma

logo-icc-n“Setelah reformasi, Indonesia sebenarnya telah menunjukkan sikap dan komitmennya untuk masuk dalam rejim keadilan internasional dan memutus rantai impunitas. Partisipasi aktif delegasi Indonesia dalam Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia yang akhirnya mengesahkan Statuta Roma tentang ICC pada tangal 17 Juli 1998 dan Pidato Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa (sekarang Menlu RI) pada sidang Dewan Keamanan PBB bulan Desember 2007 di New York yang menyatakan bahwa impunitas tidak bisa ditolerir, adalah sikap tegas yang selayaknya ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, dalam hal ini dengan meratifikasi ICC.

Namun, tetap saja, usaha untuk mewujudkan ratifikasi universal ICC belum menemukan jalan lempang di Indonesia. Walaupun dicanangkan untuk diratifikasi pada tahun 2008, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 – 2009), namun sampai akhir tahun 2009, ICC belum juga diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia. Tidak ada alasan yang sangat jelas mengapa target ratifikasi 2008 tidak tercapai. Namun Koalisi mendapatkan informasi bahwa lembaga pemerintah di sektor pertahanan dan keamanan menyatakan bahwa Indonesia belum siap melakukannya. Beberapa isu seperti kedaulatan nasional dan asas non-retroaktifitas dikatakan masih mengandung kontroversi. Padahal, isu-isu tersebut sebenarnya sangat dijunjung tinggi oleh ICC.” – Jalan Panjang Menuju Ratifikasi Statuta Roma

Seri Advokasi Ratifikasi Statuta Roma ini, berisi dokumen-dokumen serta rekam jejak proses advokasi terhadap Ratifikasi Statuta Roma yang dilakukan ELSAM beserta jaringan NGO.