Video Kegiatan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 yang disahkan dalam pertemuan diplomatik di Roma, Italia, pada tahun 1998. Tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diantaranya adalah untuk mendukung pencapaian perdamaian dunia, pencapaian keadilan global, menghentikan praktik impunitas dan mendorong pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014, Indonesia merencanakan untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 pada tahun 2013, tahun ini. Rencana ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional sejak tahun 1998, ketika Indonesia mengirimkan delegasi dalam pengesahan Statuta Roma 1998 dan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tersebut.


Seminar Nasional memperingati Hari Keadilan Internasional Sedunia di Jakarta, 17 Juli 2012

Dalam seminar nasional ini, Direktur ELSAM Indriaswati Dyah Saptaningrum menjelaskan pentingnya pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa hal yang dijelaskan mengenai pentingnya pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma, antara lain:

  1. untuk menghapuskan berbagai praktik impunitas;
  2. mendorong penguatan sistem hukum nasional; dan,
  3. ikut serta dalam mewujudkan keadilan global.