Tag Archives: fr-promo

Dokumentasi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

kbb-elsamSejumlah permasalahan terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, bukan semata-mata persoalan meningkatnya intoleransi yang menyebabkan pelanggaran terus terjadi, tetapi dalam sejumlah kasus justru aparat negara baik di tingkat nasional maupun lokal terlibat atau mendukung pelanggaran tersebut. Hal ini diperparah dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam setiap pelanggaran, institusi yudisial juga belum mampu memberikan keadilan kepada para korban, melakukan praktek yang diskriminatif, menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi, dan gagal menjadikan peradilan sebagai wilayah penting untuk menegakkan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

ELSAM melakukan advokasi untuk memastikan perlindungan dan jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dengan melakukan serangkaian aktivitas. Pertama, melakukan pemantauan atas pelanggaran hak-hak tersebut, menyusun laporan, dan memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak. Kedua, melakukan pendampingan kepada para korban baik pendampingan hukum maupun pendampingan dalam bentuk lainnya. Ketiga, melakukan pelatihan kepada masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan pelanggaran dan penulisan laporan.

Dokumentasi Advokasi Kebebasan Berekspresi

cover_asasi_sep-okt_2012Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak yang telah dijamin dalam berbagai peraturan di Indonesia. Hak ini semakin mendapatkan jaminan secara normatif maupun praktis, setelah reformasi pada tahun 1998. Dalam perkembangannya, kebebasan berekspresi ini juga mendapatkan tantangan karena seringkali bersentuhan dengan berbagai kepentingan, sehingga berbagai ekspresi sering berhadapan dengan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi.

Saat ini, kecenderungan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Survei ELSAM terakhir menunjukkan bahwa situasi kebebasan berekpresi secara umum masih belum baik. Berbagai regulasi yang dibentuk, baik dalam level nasional maupun lokal juga mempunyai kecenderungan bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi.

Pekembangan dunia internet yang semakin meluas di Indonesia, memberikan model baru pola komunikasi dan interaksi antar individu, serta proses pencarian dan penyebaran informasi. Situasi ini juga menimbulkan berbagai ancaman atas kebebasan berekspresi di dunia maya, dengan semakin banyaknya pemenjaraan kepada individu yang mengekspresikan sikap dan pandangannya melalui berbagai saluran di internet, pengaturan dan kontrol dari pemerintah atas konten dengan cara blocking, filtering, dan sebagainya.

Merespon situasi tersebut, ELSAM melakukan advokasi terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berekpresi baik yang dilakukan secaraoffline maupun online. Kegiatan yang dilakukan di antaranya advokasi kebijakan, dengan memastikan regulasi yang dibentuk tidak melanggar hak atas kebebasan berekpresi, termasuk advokasi tata kelola internet berbasiskan hak asasi manusia. Kegiatan lainnya adalah pendampingan kasus, kampanye dan produksi pengetahuan.

Dokumentasi Advokasi KKR

kkr-poster-nweIndonesia berkomitmen untuk menyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, dengan membentuk serangkaian kebijakan untuk pertanggungjawabannya. Berbagai regulasi menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui dua jalur: Pengadilan HAM Adhoc dan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)Sampai dengan periode 2012, kedua mekanisme ini diupayakan dilaksanakan dengan adanya berbagai Penyelidikan Komnas HAM, dan berhasil membentuk dua Pengadilan HAM adhoc untuk mengadili para pelaku perkara pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok 1984 dan Perkara Timor-Timur 1999. Sementara mekanisme kedua, KKR telah mendapatkan landasan hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

ELSAM bersama jaringan masyarakat sipil lainnya terus menerus melakukan advokasi untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Kegiatan ini dilakukan dengan mendorong adanya kebijakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, mengkonsolidasikan para korban, dan melakukan kampanye publik.

Dokumentasi Advokasi RUU KUHP

cover_ruu-kuhp_book-tr“Pembaharuan hukum pidana di Indonesia sampai saat ini belum menuju pada dasar‐dasar hukum yang berkembang secara modern dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih mendapat pengaruh yang sangat besar dari sistem hukum Belanda. Hal ini ditandai dengan masih dipergunakannya Kitab Undang‐undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan
terjemahan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) buatan Belanda, dalam praktek hukum di Indonesia, baik di Pengadilan maupun perguruan‐perguruan tinggi hukum.” – Background Paper: Tinjauan Umum terhadap RUU KUHP.

Seri Advokasi RUU KUHP ini, berisi dokumen-dokumen serta rekam jejak proses advokasi terhadap RUU KUHP yang dilakukan ELSAM beserta jaringan NGO.

Dokumentasi Advokasi Ratifikasi Statuta Roma

logo-icc-n“Setelah reformasi, Indonesia sebenarnya telah menunjukkan sikap dan komitmennya untuk masuk dalam rejim keadilan internasional dan memutus rantai impunitas. Partisipasi aktif delegasi Indonesia dalam Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia yang akhirnya mengesahkan Statuta Roma tentang ICC pada tangal 17 Juli 1998 dan Pidato Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa (sekarang Menlu RI) pada sidang Dewan Keamanan PBB bulan Desember 2007 di New York yang menyatakan bahwa impunitas tidak bisa ditolerir, adalah sikap tegas yang selayaknya ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, dalam hal ini dengan meratifikasi ICC.

Namun, tetap saja, usaha untuk mewujudkan ratifikasi universal ICC belum menemukan jalan lempang di Indonesia. Walaupun dicanangkan untuk diratifikasi pada tahun 2008, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 – 2009), namun sampai akhir tahun 2009, ICC belum juga diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia. Tidak ada alasan yang sangat jelas mengapa target ratifikasi 2008 tidak tercapai. Namun Koalisi mendapatkan informasi bahwa lembaga pemerintah di sektor pertahanan dan keamanan menyatakan bahwa Indonesia belum siap melakukannya. Beberapa isu seperti kedaulatan nasional dan asas non-retroaktifitas dikatakan masih mengandung kontroversi. Padahal, isu-isu tersebut sebenarnya sangat dijunjung tinggi oleh ICC.” – Jalan Panjang Menuju Ratifikasi Statuta Roma

Seri Advokasi Ratifikasi Statuta Roma ini, berisi dokumen-dokumen serta rekam jejak proses advokasi terhadap Ratifikasi Statuta Roma yang dilakukan ELSAM beserta jaringan NGO.